Kerangka Konseptual Kebijakan Hilirisasi dan Orientasi Nilai Tambah
Kerangka konseptual mengenai kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan adanya divergensi paradigmatik yang signifikan dalam memandang korelasi antara ekspansi ekonomi makro dan daya dukung lingkungan hidup. Di satu sisi, pendekatan ekonomi industri memposisikan kebijakan hilirisasi yang berbasis larangan ekspor bijih mineral mentah sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penciptaan nilai tambah domestik, memperkuat penerimaan negara, serta mendorong akselerasi investasi fasilitas smelter secara berkelanjutan (crossref-10-46799-jsa-v5i10-1591). Sudut pandang ini berfokus pada stabilitas pasokan bahan baku dan perbaikan struktur harga industri sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan nasional. Sebaliknya, pendekatan ekologi politik menawarkan dekonstruksi kritis terhadap klaim keberhasilan ekonomi tersebut dengan mengungkap bagaimana dominasi kepentingan pertumbuhan negara mereproduksi relasi kuasa yang timpang di tingkat lokal (crossref-10-47134-jees-v3i2-1068). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa marjinalisasi pertimbangan konservasi dalam perumusan kebijakan telah memicu degradasi ekologis nyata, yang mencakup percepatan konversi tutupan hutan, fragmentasi habitat keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas ekosistem perairan akibat sedimentasi sungai. Melengkapi telaah struktural tersebut, kerangka kriminologi hijau menganalisis persoalan tersebut dari kacamata viktimologi dan kejahatan lingkungan, menyoroti relasi asimetris di mana pengaruh politik korporasi tambang besar sering kali melemahkan penegakan regulasi pemerintah dan menempatkan keuntungan ekonomi di atas perlindungan sosial-ekologis (crossref-10-47134-kebumian-v1i3-2572). Sintesis lintas paradigma ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan hilirisasi nikel memerlukan reorientasi teoretis yang melampaui logika akumulasi modal, yakni dengan menyatukan target hilirisasi industri ke dalam kerangka keadilan ekologis, pengakuan hak komunitas lokal, dan penguatan tata kelola ekstraktif yang demokratis serta akuntabel.