BAB IV ANALISIS DAMPAK EKOLOGIS DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL DI SULAWESI
Kajian kritis mengenai hilirisasi nikel di Sulawesi memperlihatkan pertentangan mendasar antara percepatan industrialisasi manufaktur dan keberlanjutan daya dukung biofisik. Melalui kerangka ekologi politik, ekspansi smelter serta fasilitas pemrosesan bijih nikel tidak hanya mengubah struktur perekonomian wilayah, melainkan juga mempercepat fragmentasi habitat terestrial, konversi tutupan hutan alami, serta peningkatan sedimentasi sungai yang merusak ekosistem perairan ("The Impact of Nickel Downstreaming Policy," 2026). Degradasi lingkungan tersebut berakar pada asimetri relasi kekuasaan, di mana target pertumbuhan ekonomi nasional dan dominasi kepentingan korporasi mengendalikan hierarki pengambilan kebijakan publik, sementara instrumen konservasi dan perlindungan ekologis lokal cenderung diabaikan ("The Impact of Nickel Downstreaming Policy," 2026). Pada dimensi teoretis yang lebih komparatif, dinamika ekstraktif ini mencerminkan bekerjanya ekstraktivisme hijau, di mana diskursus transisi energi global dijadikan instrumen teknokratis untuk melegitimasi eksploitasi biosfer di daerah penghasil mineral ("Contesting the Green Transition," 2026). Meskipun hilirisasi sukses mendongkrak pertumbuhan produk domestik regional bruto melalui investasi modal intensif, capaian makroekonomi tersebut menyembunyikan fakta bahwa tingkat kesejahteraan sosial tetap mengalami stagnasi, ketimpangan spasial kian mengakar, dan kualitas kesehatan masyarakat sekitar terdistribusi secara tidak merata ("Contesting the Green Transition," 2026). Sintesis antara kedua posisi analisis ini menegaskan bahwa tanpa pemantauan ekologis yang ketat, redistribusi keadilan sosial, dan tata kelola ekstraksi yang demokratis, hilirisasi nikel di Sulawesi sekadar mereproduksi pola ketergantungan sumber daya serta pengabaian struktural terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, efektivitas transformasi industri hilir wajib diintegrasikan dengan batas daya dukung lingkungan demi mencegah kepunahan keanekaragaman hayati lokal.