Pembahasan dan Implikasi Transformasi Budaya Akademik
Relasi kekuasaan asimetris di lingkungan perguruan tinggi terbukti menjadi determinan utama yang melanggengkan kekerasan berbasis gender dan membungkam agensi sivitas akademika [1]. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa respons institusional kerap mengalami kebuntuan struktural akibat dominasi pertimbangan reputasi birokrasi yang lebih diutamakan daripada pemenuhan keadilan substantif serta pemulihan psikososial korban [1], [3]. Ketika nilai-nilai patriarkal berpadu dengan struktur relasi patronase antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, iklim kelembagaan cenderung menormalisasi pelecehan terselubung dan mengaburkan garis batas pelanggaran etika akademik [5]. Oleh karena itu, keberadaan instrumen regulasi pencegahan tidak akan mencapai efektivitas optimal tanpa didukung oleh transformasi budaya yang menumbuhkan kesadaran kritis kolektif di seluruh lapisan civitas academica [1]. Rekonstruksi diskursus institusi yang secara eksplisit berpihak pada hak asasi dan keselamatan korban merupakan prasyarat mutlak untuk mendekonstruksi hegemoni kekuasaan yang opresif [3], [5]. Penyelarasan antara kerangka mitigasi normatif dan internalisasi kesadaran kritis diyakini mampu menghapus impunitas struktural, menciptakan akuntabilitas kepemimpinan kampus, serta memastikan terwujudnya ekosistem pendidikan tinggi yang adil, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi gender [1], [3].